Komisi VI Dalami Perkembangan Infrastruktur Pelabuhan Nasional

04-07-2013 / KOMISI VI

Komisi VI DPR RI menerima banyak masukan soal perkembangan pelabuhan-pelabuhan nasional dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Kamis (4/7). Saat ini, PT. Pelindo I-IV sedang mengembangkan infrastruktur pelabuhan di berbagai dareah.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima (F-PDI Perjuangan) itu dihadiri Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik Kementerian BUMN, Direksi PT. Pelindo I-IV. Rapat ini sedianya dilakukan pada 1 Juli 2013 lalu. Namun, karena Deputi tidak hadir, rapat ditunda dan baru bisa digelar pada Kamis (4/7).

Dalam penjelasannya di hadapan Komisi VI, Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik Imam Apriyanto Putro, mengatakan, pengembangan infrastruktur pelabuhan diarahkan untuk menurunkan ongkos logistik nasional dengan konsep Pendulum Nusantara.

Maksud konsep ini adalah sistem rute pelayaran sepanjang jalur barat-timur Indonesia dioperasikan seperti pendulum. Rutenya melewati enam pelabuhan utama, yaitu Belawan, Batam, Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Sorong. Program Pendulum Nusantara diharapkan lebih menekankan pada pelayaran domestik sehingga bisa menekan biaya logistik nasional yang cukup tinggi.

“Konsep Pendulum Nusantara merupakan program reformasi angkutan laut yang konfrehensif dan terintegrasi, meliputi 4 komponen utama sarana, prasaran, sistem manajemen, dan pengembangan SDM,” jelas Deputi.

Pada tahap awal akan dikembangkan 4 pelabuhan pendulum terlebih dahulu, yaitu di Belawan, Tanjung Priok, Tanjung. Perak, dan Makassar. Kebutuhan dana pengembangan seluruh pelabuhan pendulum termasuk Batam dan Sorong adalah sebesar Rp 12,8 triliun. Khusus untuk pengembangan tahap awal dibutuhkan anggaran sebesar Rp 7,3 trilun. (mh)/foto:odjie/parle/iw.

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...